NARKOBA PENYEBAB UTAMA HUKUMAN MATI YANG MENIMPA WNI DI LUAR NEGERI

  • 30 Januari 2012 09:05:49
  • 1408 views

Hingga akhir bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 207 WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati dan masih menjalani proses hukum.

Mereka tersebar di beberapa negara di luar negeri yaitu Arab Saudi 45 orang, Malasyia 143 orang, Cina 15 orang, Singapura 2 orang, Iran dan Brunei Darusalam masing-masing 1 orang.

Kasus yang menimpa WNI paling banyak karena Narkoba disusul pembunuhan, tindak asusila perzinahan, sihir dan kepemilikan senjata api.

“Upaya diplomasi telah dilakukan pihak Kemenlu, sehingga terdapat WNI yang terlepas dari hukuman mati, baik bebas murni maupun dengan pengurangan hukuman sebanyak 31 orang yakni di Arab saudi 2 bebas murni 3 bebas menunggu proses deportasi, Malasyia 6 bebas murni, 8 vonis hukuman lebih ringan, Cina 10 orang dan Irang 2 orang yang divonis hukuman seumur hidup, di antara yang bebas Darsem TKI asal Subang yang dibebaskan melalui pembayaran uang Rp.4,7 M oleh Kemenlu,”kata Direktur Informasi dan Media Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu, Drs.PLE Priatna,MA dalam Paparan Refleksi 2011 dan Proyeksi 2012 Diplomasi Indonesia di Hotel Jambuluwuk Malioboro Yogyakarta, Jum’at (27/1).

Acara dengan moderator Pimred Infopublik Drs.Ahmed Kurnia,MSi menampilkan pengamat politik dari LIPI Prof.Dr.Ikrar Nusa Bhakti, tentang Tantangan Diplomasi RI di Era Digital dan sosiolog UGM Dr.Sugeng Bayu Wahyono dengan tema Realita Diplomasi dan Isu Pemberitaan.

Seiring dengan Indonesia menjadi Ketua ASEAN capaian yang telah diraih sepanjang 2011 oleh Kemenlu diantaranya sejumlah 146 perjanjian meliputi 9 perjanjian ASEAN, 131 perjanjian bilateral dan 6 perjanjian multilateral.

Kemudian pembukaan hubungan diplomatik di 9 negara, beroperasinya 11 perwakilan termasuk PTRI ASEAN, pembukaan 5 perwakilan asing di Jakarta, 16 negara membuka kantor untuk ASEAN dan 61 negara yang telah memiliki wakil tetap di ASEAN selain Duta Besar.

Pengamat politik dari LIPI Prof.Dr.Ikrar Nusa Bhakti,mengakui diplomat Indonesia sudah mengalami kemajuan dibanding era yang lalu, seperti SDM, dan pemanfaatan Teknologi Informasi.

Namun demikian Ikrar menekankan perlunya para diplomat yang bekerja di bidang informasi bahkan telah mempunyai kualitas di atas rata-rata pegawai negeri lainnya untuk diberikan pendidikan jurnalistik, "Dengan demikian, mereka cepat tanggap terhadap berita menyangkut Indonesia dan ASEAN, pandai membuat rilis berita, dan menjadi seorang generalis.

Hal itu penting karena Kementerian Luar Negeri merupakan simpul atau pusat informasi Indonesia di luar negeri," katanya.

Peran media massa pada ranah jurnalistik juga memainkan peran sangat penting. Pemantauan dan pembuatan kliping berita-berita media massa menjadi "lagu wajib" bagi banyak petugas kedutaan besar, konsulat jenderal, atau perwakilan banyak negara di dunia.

Menurutnya, dunia diplomasi penuh basa-basi dan tata krama protokoler resmi, sepertinya luas diketahui.

Gaya diplomasi para diplomat Indonesia juga perlu diubah.

Semata-mata perubahan itu diperlukan untuk lebih mengefektifkan peran diplomasi bangsa ini di luar negeri atau terhadap pihak-pihak lain yang terkait.

Diplomat Indonesia jangan hanya mengandalkan diplomasi government to government (G to G), tetapi juga perlu melakukan diplomasi government to people (G to P. Selain itu, juga tidak hanya mengandalkan diplomasi politik, tetapi juga perlu menggunakan pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional penting untuk memperkuat diplomasi.

Ia mengatakan, diplomat Indonesia juga harus lebih proaktif, membangun jaringan, cepat tanggap, berani, mendekati tokoh atau figur publik, dan mendatangi sumber informasi di luar negeri.

Sedangkan sosiolog UGM Dr.Sugeng Bayu Wahyono lebih menyoroti kondisi dalam negeri dengan adanya perubahan struktur dari era otoriter ke demokratisasi yang masih menunjukkan ketidakpastian hingga sekarang.

Padahal keberhasilan diplomasi Indonesia bergantung mencari Indonesia, sehingga mampu memperkuat posisi tawar Indonesia.

“Mencari Indonesia atau jati diri sulit sekarang ini, yang terjadi setelah pergeseran struktur hal-hal yang bersifat negatif, korupsi, pemalas, birokrasi berbelit yang sering muncul di media, bahkan di cap sebagai negara kisruh, negeri teroris atau negeri bosah baseh,”katanya.

Padahal menurut Bayu, sebenarnya kondisi negara yang seperti digambarkan media hampir setiap hari tidak semuanya benar.

Masih ada kondisi yang sebaliknya namun media sekarang enggan untuk menampilkan.

“Perlu dilakukan peninjauan kembali UU Penyiaran, realitas dilapangan media dimiliki perorangan yang punya banyak uang setelah itu mau berkuasa,”katanya.(mc)