BUPATI BUKA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012-2016

  • 17 Januari 2012 14:39:05
  • 2106 views

Dalam perencanaan dibutuhkan adanya arah sebagai acuan guna memadukan program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Kulonprogo telah menetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2012-2016 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kulonprogo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa,” demikian diungkapkan Bupati Kulonprogo, dr. H. Hasto Wardoyo di hadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJM Daerah Kulonprogo, di Gedung Kaca, Selasa (17/01).

Hasto menjelaskan bahwa untuk mencapai visi tersebut dirumuskan 6 misi pembangunan, yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan; mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance; mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat; meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah; mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan; serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Kulonprogo, Ir. Agus Langgeng Basuki, gambaran umum Kulonprogo menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2009 adalah 4,21% per tahun di atas Kabupaten Bantul dan Gunungkidul dengan pendapatan per kapita tahun 2008 Rp 4.435.553,- per tahun dan indeks gini (digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan-red) antara 0,2969 – 0,2504 yang termasuk ketimpangan kategori rendah.

Langgeng juga memaparkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan penurunan IMR tahun 2010 (9,8) dibanding tahun 2005 (11,9), peningkatan umur harapan hidup (UHH) dari 69,5 tahun 2007 menjadi 74,09 tahun 2009, serta penurunan persentase balita gizi buruk dari 1,13 tahun 2005 menjadi 0,88 tahun 2010.

Dilihat dari angkatan kerja tahun 2010, di Kulonprogo terdapat 302.804 orang, dan penduduk yang bekerja adalah 291.959 orang sehingga rasio penduduk yang bekerja sebesar 96% dari angkatan kerja memperoleh kesempatan kerja sedang 4% sisanya masih mencari kerja atau pengangguran.

Namun, menurut Langgeng, persentase penduduk miskin di Kulonprogo masih tinggi, diatas propinsi DIY (15,63%) dan Nasional (13,33%), yaitu 23,15%.

Langgeng juga memaparkan perlunya memperhatikan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dimana angka pelayanan minimal tahun 2010 untuk SD/MI 93,80% dan untuk SMP/MTs 75,51% yang berarti masih dibawah SPM yaitu 95% dan 90%.

Isu-isu strategis yang dipaparkan Kepala Bappeda Kulonprogo antara lain tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, rendahnya kemampuan dan keterampilan SDM dalam mengelola kegiatan ekonomi, kerentanan wilayah terhadap kerusakan lingkungan, rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur, posisi strategis sebagai pintu gerbang DIY di bagian barat, dan peluang investasi dan dukungan potensi SDA.

Sedangkan Kepala Bidang Perencanaan dan Statistik Bappeda DIY, Dra. Wrih Puji Rarasati, M.Si., menjelaskan bahwa ada beberapa masalah pembangunan propinsi DIY, yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi dibanding rata-rata nasional, ketimpangan kemiskinan antar kabupaten/kota, serta jumlah penduduk miskin di desa yang lebih besar daripada di kota.

Selain itu ada tiga isu lain yang perlu diperhatikan, yaitu alih fungsi lahan, pengangguran terdidik, dan urbanisasi.

Rarasati juga memaparkan catatan penting untuk Kulonprogo, antara lain penyelesaian RPJMD Kulonprogo, dimana menurut PP No. 8 tahun Ps 15 ayat 2 dan Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 76 mengharuskan paling lambat 6 bulan setelah pelantikan Kepala Daerah.

Selain itu, Rarasati juga menekankan perlunya melihat dan mengacu pada RPJM Propinsi DIY dan Nasional supaya ada alur yang jelas dengan pusat dan provinsi dalam penyusunan RPJM Daerah.

Menurut Ketua DPRD Kulonprogo, Yuliardi, Musrenbang harus memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, memajukan pendidikan politik, pemenuhan sarana kesehatan, pembangunan infrastruktur yang menyeluruh, sehingga tidak terjadi dikotomi utara – selatan, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga meningkatkan peranserta masyarakat Kulonprogo dalam pembangunan.(mc)