Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo

Sampai dengan minggu ke-2 bulan Oktober, data penduduk Kulonprogo yang sudah terekam dalam program e-KTP mencapai 23.883 orang. Dengan capaian itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) optimis sampai akhir bulan Desember 2011 perekaman akan mencapai 55 persen dari penduduk wajib KTP sejumlah 364.184 jiwa.

Demikian diungkapkan Kabid Kependudukan Dinas Dukcapil Bambang Setyojati SH saat mendampingi penyambutan kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Jumat (14/10) di gedung DPRD Kulonprogo.

Kehadiran peserta kunker yang dipimpin wakil ketua DPRD Muh Abdulah, disambut ketua Komisi I R Sri Murdopo SE dan segenap anggota. Namun demikian, Bambang yang pada kesempatan tersebut didampingi Kasi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Martini SKom, mengeluhkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petugas perekaman. Antara lain, aplikasi yang tidak bisa mengcover perubahan data, seperti dalam hal mutasi penduduk. “Contohnya mutasi mantan Bupati Toyo Santoso Dipo dari Kecamatan Wates ke Panjatan. Itu belum bisa kami lakukan karena aplikasinya tidak bisa,” ungkap Martini.

Labih jauh Bambang mengeluhkan adanya masalah tidak teranggarkannya beberapa komponen yang meskipun kecil namun dampaknya sangat terasan dalam proses perekaman. Seperti undangan, sabun dan handuk. Menurut dia, sebelum dilakukan perekaman, warga harus cuci tangan dengan sabun kemudian dilap dengan handuk. “Itu nilainya memang kecil, namun kalau berjalan selama 6 bulan bisa mencapai jutaan rupiah. Dan itu tidak dianggarkan sehingga cukup membebani Dinas Dukcapil,” tukas Bambang.

Sementara menurut Muh Abdulah, program e-KTP di Purworejo akan dilaksanakan pada tahap ke-2, yakni awal tahun 2012. Oleh kerananya, Komisi II ngangsu kawruh di Kulonprogo agar pelaksanaan di Purworejo dapat berjalan lancar.

“Yang ingin kami ketahui adalah sistem dan jumlah anggaran. Meski jumlah penduduk dan permasalahan yang di hadapi lain tapi kami bisa belajar dari pengalaman Kulonprogo. Kalau kami baca di media massa cukup banyak permasalahan yang dihadapi. Penyebabnya adalah ketidaksinkronan kemauan pemerintah pusat dengan konsdisi riil di daerah. Termasuk jumlah dana yang dianggarkan,” imbuh Abdulah. (-setwan-)