Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo

Mewujudkan program 100 Hari Pelayanan Prima (service excellence) yang dicanangkan Bupati Kulonprogo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K), Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) setempat siap meningkatkan pelayanan publik secara profesional. Yaitu dengan mengoptimalkan potensi SDM dan sarana yang ada.

"Jika selama ini penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) butuh 4 hari, ke depan hanya butuh waktu 2 hari kerja,"kata Kepala Dinas Pertanian dan kehutanan setempat Bambang Tri. Menurutnya, penatausahaan hasil hutan dalam bentuk SKSKB merupakan suatu tatanan administrasi meliputi kegiatan perencanaan, produksi, penebangan hingga peredaran dan pelaporan."Semua itu untuk pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara meliputi kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal. Juga
menciptakan kondisi dunia perkayuan yang tertib, lancar dan bertanggungjawab,"terangnya.

  Jenis kayu dengan dokumen SKSKB Kayu Rakyat (KR) yang diterbitkan Dispertahut ,meliputi Jati, Mahoni, dan sonokeling. Sedangkan dokumen angkutan kayu bulat dan kayu olahan dari hutan rakyat yaitu kayu akasia , asam kandis, durian, suren, jabon, jati putih, ketapang, mindi, petai, puspa, sengon, sungkai dengan menggunakan SKAU yang diterbitkan Kades.

  Selain itu Dispertahut juga melayani peminjaman pompa air bagi petani, sebagai langkah antisipasi lahan pertanian rawan kekeringan."Program pompanisasi merupakan upaya mendukung kelancaran proses usaha tani sekaligus mengantisipasi bencana kekeringan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya air,"tuturnya.

  Mekanisme peminjaman pompa air , ada yang langsung diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara swadaya, ada pula yang dikelola dinas sebagai brigade yang setiap ada kejadian bencana alam bisa dipinjam masyarakat. Pelayanan peminjaman popa air ini juga mengoptimalkan kinerjanya, mempercepat proses izin peminjaman 1 hari selesai."Sekarang proses peminjaman cukup 1 hari,"katanya.

  Dibidang pangan, meluncurkan program penyediaan beras bagi PNS oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan). Tujuannya menumbuhkan agribisnis perberasan ditingkat Gapoktan, meningkatkan harga gabah dengan memperpendek rantai pemasaran, meningkatkan kualitas beras produk lokal dan mendukung ketahanan pangan serta mendorong masyarakat cinta produk Kulonprogo. Untuk keperluan itu dinas melaksanakan demplot padi semi organik seluas 10 hektare di Poktan Tridadi II, Banaran Desa Tirtorahayu Galur."Hasil produksi demplot itu yang akan kami pakai untuk memenuhi kebutuhan beras PNS Kulonprogo,"pungkasnya.(MC)