SOSIALISASI PENTINGNYA AKTE KELAHIRAN MASIH BELUM MAKSIMAL

  • 27 September 2011 14:09:35
  • 1693 views

Pemkab Kulonprogo masih kurang dalam melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat akan pentingnya anak yang baru lahir segera memiliki Akte Kelahiran. Padahal keterlambatan dari batas yang ditentukan, membutuhkan biaya memperoleh akte menjadi lebih besar karena harus melalui persidangan di Pengadilan Negeri Wates. Biaya yang dirasakan berat serta waktu karena harus melalui proses sidang akhirnya membuat warga mengeluh.


Hal ini mengemuka dalam acara silaturahmi Bupati dan Wabup Kulonprogo dengan jajaran Pengadilan Negeri Wates, di Aula Ruang Sidang Utama, Selasa (27/9). Dalam kesempatan itu Bupati dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) diterima Wakil Ketua PN Wates Ignatius Eko Purwanto,SH,M.Hum, karena Ketua PN Acice Sendong,SH,MH sedang menghadiri acara di Jakarta.


Menurut Wakil Ketua PN Wates, Ig Eko Purwanto, Pengadilan Negeri Wates merupakan kepanjangan dari Mahkamah Agung R I yang mempunyai misi sebagai pelayan masyarakat untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Sedangkan perkara yang ditangani untuk pidana 100 lebih, untuk perdata 13 perkara yang terbanyak permohonan akte kelahiran, karena terlambat mendaftar.


"Perkara perdata yang masuk terbanyak permohonan akte kelahiran, yang disebabkan terlambat mendaftar, untuk itu koodinasi dengan Catatan Sipil, dalam melakukan sosialisasi perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat tepat waktu dalam mengurus akte kelahiran, tanpa harus melalui persidangan di PN,"saran Eko.


Selain permasalahan Akte Kelahiran, Eko yang bertugas di PN sejak bulan April 2011, masih perlu pentingnya penyuluhan hukum di masyarakat. Hal ini karena kebanyakan terdakwa tidak mau didampingi pengacara, sehingga penyerapan anggaran bantuan hukum di PN Wates tidak maksimal. Serta pemahaman masyarakat terhadap hukum masih rendah, terbukti adanya petugas yang menyampaikan hasil putusan justru di maki-maki,
karena putusan tidak sebanding dengan koruptor yang masih bebas, padahal tugas PN hanya menerima perkara.


Dalam kesempatan itu beberapa karyawan juga menyampaikan masukan di luar permasalahan instansinya, seperti tentang keberadaan penginapan di kompleks wisata pantai Glagah yang terlalu bebas, sehingga perlu adanya penertiban. Banyaknya jalan yang rusak dan berlobang di wilayah Kulonprogo. Serta kondisi kota Wates yang pada saat sore hari sudah seperti kota tidur.


Sementara Bupati Kulonprogo,dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) mengatakan bahwa mengawali pekerjaan di pemerintahan dengan pelayanan prima, yang diawali dari pelayanan internal meliputi pelayanan di SKPD-SKPD, dan kemudian baru pelayanan eksternal yakni masyarakat.


"Berbagai masukan baik tentang proses Akte yang dikeluhkan masyarakat, warga minta kemudahan, tentunya kita berprinsip kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, "kata dr.Hasto yang berprinsip Tiada hari tanpa memikirkan rakyat miskin.(MC)