PEMKAB KULON PROGO SIAP MEMBERI PELAYANAN TERBAIK

  • 26 Agustus 2011 08:51:52
  • 1487 views

Peningkatan tata kelola yang baik atau good governance menjadi misi utama bagi pemerintah yang demokratis, sedangkan pelayanan publik merupakan satu perwujudan fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah, karena esensi otonomi daerah adalah meningkatkan public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), dan protection function (fungsi perlindungan). Demikian diungkapkan Bupati Kulonprogo yang baru saja dilantik, Hasto Wardoyo dalam acara Penandatanganan Pakta Integritas Optimalisasi Pelayanan Publik, di Gedung Binangun, Kamis (25/8).


Menurutnya, bagi Kulonprogo, evaluasi yang berkaitan dengan pelayanan umum menjadi aspek yang perlu diperhatikan, karena semakin efektif dan baik pelayanan, akan berpengaruh pada peningkatan daya saing daerah dan akhirnya akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Daerah Kulonprogo, Budi Wibowo, bahwa pelayanan adalah suatu keharusan bagi pemerintah kepada arga negara, sehingga masyarakat tidak lagi disebut sebagai pelanggan (customer) tetapi warga negara (citizen). Diakui oleh Budi Wibowo bahwa dalam kenyataan masih dijumpai bahwa pelayan publik dalam memberikan pelayanan masih kaku, belum mampu mewujudkan prinsip keadilan dan persamaan perlakuan, masih menunjukkan sikap pelayanan yang kurang baik dan kurang ramah, untuk itu pelayanan ini masih harus ditingkatkan dan dioptimalkan. "Optimalisasi pelayanan tersebut ditunjukkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh kepala SKPD dan mulai dilaksanakan pada 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011 - 2016 dan tetap akan ditingkatkan pada tahap selanjutnya," imbuhnya.


Menurut Budi Wibowo, penerapan asas pelayanan publik tidak bisa secara serta merta, tetapi dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti tersenyum kepada masyarakat yang dilayani. Peningkatan pelayanan secara konkret disesuaikan dengan bidang masing-masing SKPD, dan tertuang dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani masing-masing Kepala SKPD dan diketahui oleh Bupati.


Penandatangan Pakta Integritas tersebut dilakukan oleh 32 SKPD, yang terdiri dari 13 dinas, 4 kantor, 2 perusahaan daerah, 12 kecamatan, dan 1 kelurahan. Penandatangan pakta disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian Pembangunan dan SDA, serta Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat.


Hasto menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya nanti kesanggupan SKPD dalam meningkatkan pelayanan publik akan dievaluasi dan jika ditemukan kekurangan akan terus diperbaiki. "Bukan berarti program peningkatan pelayanan ini selesai 100 hari, tetapi hal ini berarti setelah lepas dari masa 100 hari, kualitas pelayanan tetap ditingkatkan," ungkapnya.(MC)