Retribusi Menara Telekomunikasi Diproyeksikan Sebesar 1,2 Milyar

  • 01 Agustus 2011 08:26:48
  • 4298 views

Keberadaan menara telekomunkasi di Kulonprogo diyakini akan menambah Pendapatan Asli Daerah PAD) cukup signifikan. Dengan retribusi sebesar 2 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dari 84 unit menara yang ada saat ini diproyeksikan akan menghasilan tambahan PAD Rp 1,2 milyar per tahun.

Hal itu dikatakan wakil ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 Raperda Wiyono, saat menjadi juru bicara dalam penyampaian pendapat akhir Pansus pada rapat paripurna penetapan Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Jumat (29/7) di gedung DPRD. Selain membacakan pendapat akhir Pansus, Wiyono juga membacakan pendapat akhir 6 fraksi. Dalam rapur yang dihadiri Bupati H Toyo S Dipo dan jajaran ekskutif tersebut, 6 fraksi menyetujui ke-3 raperda itu ditetapkan menjadi perda.

Ditambahkan oleh Wiyono, karena nilai retribusinya cukup besar, maka perangkat pemberlakuan Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar menjadi prioritas. Baik Perbup, pembentukan Tim Pengawasdan Pengendalian, audit menara yang ada serta sosialisasi kepada Asosiasi Telekomonikasi Seluler Indonesia (ATSI) harus segera dilakukan, tandas Wiyono.

Sedang Fraksi PDIP, dalam pendapat akhirnya mengharapkan, pemungutan retribusi menara telekomunikasi harus dilakukan secara efktif , efisen, terukur dan mudah pelayanannya, sehingga bisa meminimalisir penyimpangan di lapangan. Retribusi tersebut akan menjadi sumber PAD yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Bagi yang dipungut retribusi berhak untuk memperoleh jasa pelayanan, keamanan dan kenyamanan usaha.

"Pemkab harus mempunyai itikat dan niat yang baik dalam rangka pengendalian, pembinaan maupun pengawasan secara konsekuen dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme dan responbilitas pelayanan dengan standard pelayanan publik (MDGs)," imbuh Wiyono.

Dalam hal pengendalian dan penataan menara F PDIP berharap, pemkab perlu memperhatikan keselamatan semua pihak yang ada di sekitar menara. Termasuk penyedia menara sehingga dapat memperoleh jaminan keamanan, kenyamanan dan perlindungan hukum akibat keberadaan menara, tutur Wiyono.

Dikatakan oleh Wiyono, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi di daerah tidak sekedar dari bagian tata kelola pemerintahan secara administratif. Namun diharapkan akan berdampak positif sebagi cerminan iklim kondusif bagi tumbuh kembang investasi di daerah, khususnya di bidang telekomunikasi yang perlu mendapat kemudahan dari pemkab, ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara FKB minta, selain berhak memungut retribusi pemkab berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan kegiatan yang benar-benar terukur. Tim yang direkomendasikan harus yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Sehingga pelayanan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi yang terkena retribusi.

"Pengenaan retribusi sebesar 2 persen dari NJOP Bumi dan Bangunan membutuhkan validasi yang akurat. Oleh karena itu, FKB merekomendasikan kepada Komisi II untuk mendorong instansi terkait melakukan audit independen terhadap NJOP Bumi dan Bangunan Menara," imbuh Wiyono.(-MC-)