Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo

Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kulonprogo pada Juni 2011 mendatang, nilai cukup besar. Sesuai usulan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kulonprogo anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 8,7 miliar untuk dua putaran. Sedangkan untuk persiapan di 2010 diajukan Rp 349 juta.

Ketua KPUD Kulonprogo Siti Ghoniyatun mengatakan pelaksanaan pilkada memang masih sekitar sepuluh bulan lagi. Sesuai mekanisme yang ada, tujuh bulan sebelumnya harus sudah ada tahapan pelaksanaan kegiatan. Diantaranya membuka pendaftaran bagi Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Pada 2010 ini kita ajukan 349 juta,"jelasnya. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung persiapan, mulai dari sosialisasi, hingga biaya alat tulis kantor dan honorarium tim.

Pada 2011 mendatang, kata dia, KPUD mengajukan usulan pelaksanaan pilkada dalam dua tahap, senilai Rp 8,7 miliar. Diprediksikan untuk tahap pertama membutuhkan anggaran Rp 6 miliar dan Rp 2,7 miliar untuk putaran kedua. Penyusunan program dan anggaran Pilkada, akan disesuaikan dengan jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran.

"Kita sedang mematangkan segala persiapan untuk penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung pada 19 Juni 2011 mendatang,"tambahnya. Menurutnya mulai bulan Oktober hingga November mendatang, KPUD akan membentuk dan melakukan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS). Diharapkan pada bulan Desember, kepanitian ini sudah terbentuk dan tinggal dilantik. Pasca terbentuk kepanitian, akan dilanjutkan dengan pemutakhiran data pemilih pada awal tahun 2011. "Semua warga bisa menjadi anggota PPK dan PPS, asalkan memenuhi criteria dan persyaratan,"pungkasnya.

Sementara itu wakil Ketua I DPRD Kulonprogo Sudarto mengatakan pada 2011 anggarannya cukup minim. Dana alokasi umum (DAU) dari peemrintah pusat hanya cukup untuk menggaji PNS. Praktis kegiatan lain, sulit dilaksanakan karena  keterbatasan anggaran.

Terkait usulan KPUD untuk Pilkada, DPRD tidak akan mempermasalahkan. Sebab pelaksanaan pilkada, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga bagaimanapun kondisi keuangannya tetap harus dianggarkan.

"Karena anggaran terbatas, maka usulan itu akan kita cermati," jelasnya. Sejauh ini, kandidat yang akan maju dalam pilkada masih simpang siur. Sejumlah nama mulai muncul di permukaan. Diantaranya istri bupati, Wiwik Ernawati, wabup Mulyono, Sekda Budi Wibowo. Sedangkan dari luar jalur birokrasi ada Direktur Ugama Suprapto, pengusaha angkutan Zuhadmono. Hanya saja kepastian dan partai politik yang ada digunakan belum ada kejelasan. (-)