Pengembangan Pokdakan Untuk membuka Lapangan Kerja
- Dibaca 2720 kali
- 17 September 2010 08:41:44
Saat ini telah ada 112 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang bernaung dalam Forum Silaturahmi Pokdakan (FSP) Kulon Progo. Kedepan, diharapkan FSP akan semakin berkembang dengan pengelolaan manajemen dan koordinasi antar anggota yang lebih baik. Dengan dukungan berbagai fasilitas dan peningkatan produksi yang berimbang dengan rekruitmen tenaga pengelola maupun anggota FSP. Menuju peningkatan ekonomi untuk tiap anggota kelompok dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Perkembangan yang yang ditopang dengan pengelolaan manajemen yang baik akan membuka lapangan kerja yang bisa menciptakan peluang usaha bagi orang-orang yang saat ini kurang beruntung dan belum bisa memiliki penghasilan yang mencukupi. Dengan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan tenaga kerja pengelola yang baru pokdakan akan semakin mendapatkan dukungan baik dari masyarakat ataupun pemerintah.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengemukakan hal tersebut Kamis (16/9), saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pokdakan Argomino, Tanjungharjo, Nanggulan. Hadir dalam kunker tersebut, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Assisten Administrasi dan Perekonomian Provinsi DIY dr. Andang Prihadi, Kepala dinas Perikanan DIY Titik Sugiharto, para pejabat eksekutif Pemkab Kulon Progo, Ketua FSP Agung Mabruri dan ratusan anggota pokdakan se-Kulon Progo. Dengan prioritas membuka lapangan kerja yang memberdayakan potensi tenaga kerja baru pemrov berjanji akan membantu pengembangan pokdakan di Kulon Progo. "Karena yang terpenting adalah bagaimana orang-orang yang kurang beruntung namun memiliki potensi untuk dikembangkan bisa mengembangkan diri dan mendapatkan penghasilan dari usahanya itu," kata Sri Sultan.
Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menekankan pentingnya koordinasi bagi semua anggota FSP. Hal itu untuk tetap menjaga kestabilan harga pemasaran hasil budidaya dan pemasaran produksi. Karena kalau hanya mampu meningkatkan produksi namun memiliki permasalahan dari segi harga jual dan pemasaran hasil produksi tentu peningkatan produksi menjadi tidak bermanfaat. Di sisi lain, Sri Sultan berharap pokdakan mampu untuk membuat penangkaran benih atau membuat pakan ikan secara mandiri. Karena hal tersebut akan semakin menekan 'cost' pengeluaran kelompok dan menjaga perputaran uang di Kabupaten Kulon Progo. "Kalau Pokdakan mampu membuat bibit dan makanan ikan sendiri tentunya pembudidaya akan semakin bisa menekan pengeluaran. Dibandingkan kalau kita harus membelinya keluar daerah. Dengan begitu, peredaran keuangan juga akan terjaga dan akan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Kulon Progo," tandasnya.
Sementara itu, Ketua FSP Agung Mabruri mengatakan bahwa saat ini 112 kelompok pokdakan yang tergabung dalam FSP selalu mengadakan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik. Pertemuan yang rutin dilakukan setiap hari 'jumat kliwon' membahas berbagai permasalahan dari pemasaran, rencana pengembangan sampai pada pemasaran produksi dan permasalahan lainnya seputar usaha budidaya perikanan. Namun, saat ini FSP baru bisa memproduksi ikan sebesar 12 ton/bulan atau rata-rata 300 kg/hari. Padahal, pasar perikanan mampu menampung produksi sebesar 1-2 ton untuk setiap harinya. Untuk itu, Agung berharap bisa mendapatkan bantuan pengembangan sesuai dengan rencana FSP yaitu, menambah 500 kolam untuk mengejar target produksi 42 ton/bulan.
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu mengembangkan tenaga kerja berpotensi, penambahan jumlah kolam juga berorientasi demikian. Karena penambahan 500 kolam akan diperuntukkan juga untuk anggota baru dengan perbandingan 60 % untuk anggota yang ada dan 40 % untuk anggota baru. "Dengan demikian kami berharap apa yang telah kami rencanakan tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah," katanya.
Sedangkan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo mengharapkan Kunker tersebut mampu memberikan motivasi kepada para pembudidaya perikanan untuk terus berusaha dan berinovasi. Karena sesuai dengan rencana pemkab, selain menggunakan lahan-lahan kritis sebagai tempat budidaya, direncanakan pengembangan perikanan juga dilakukan untuk areal persawahan, katanya.