Jumpa Konstituen Masyarakat Perempuan Kulon Progo

  • 28 Juni 2010 11:32:38
  • 1732 views

Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi DPD RI - DIY


Anggota DPD RI tentunya berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai aspirasi apa saja yang telah dan sedang diperjuangkan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Demikian disampaikan GKR Hemas dalam acara Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi DPD RI - DIY dengan masyarakat Kulon Progo di Gedung Kaca, Pemkab Kulonprogo, Jum'at (25/06).


GKR menambahkan bahwa dalam bidang ekonomi, fokus utama permasalahan adalah revisi UU No. 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ada beberapa isu pokok mengenai UU No. 33/2004 yang harus dijabarkan, yaitu:
1. Harus diakui bahwa 60-80% Dana Alokasi Umum (DAU) tersedot untuk Belanja Pegawai, untuk itu DPD mendorong agar alokasi anggaran untuk rakyat bisa lebih besar daripada belanja pegawai.
2. DPD RI mengusulkan ke Pemerintah agar formulasi perhitungan DAU memasukkan variabel daerah yang memiliki pantai, seperti Kulon Progo.
3. DPD RI memandang dana yang ditransfer ke daerah merupakan fungsi dari urusan kepemerintahan yang diserahkan ke daerah sesuai prinsip Money Follow Function. Sehingga DAU akan terus meningkat, bukannya dikurangi.
4. Dengan prinsip Money follow Function, DPD RI juga mendorong percepatan pembangunan daerah sesuai dengan konstitusi dan praktek pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien. Sehingga pada prinsipnya, DPD RI tidak setuju dengan pemberian dana aspirasi 15 miliar.
5. Alokasi dana transfer ke daerah pada 2011 direncanakan Rp 362 triliun. Selain
itu Pemerintah juga telah berkomitmen pada DPD RI akan mengalihkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang
diharapkan akan sangat memudahkan daerah dalam pelaksanaannya.
6. DPD RI mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,5% menjadi 6,2 atau 6,4% yang akan mempercepat penurunan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Namun penggenjotan penerimaan pajak harus transparan dan akuntabel.
7. Angka kemiskinan di pedesaan yang tidak mengalami perbaikan dimana sebagian besar adalah perempuan.
8. Perlunya pengembangan sektor non pertanian untuk mengimbangi sektor pertanian yang jenuh melalui pemberdayaan UMKM dan mengupayakan agar TDL tidak naik.
9. Penanganan keberatan nelayan terhadap retribusi pemerintah Kulon Progo.


Dalam bidang pendidikan, GKR Hemas menjabarkan ada beberapa fokus yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Keprihatinan akan hasil ujian nasional, di mana DIY memperoleh hasil terrendah di mana hal ini menjadi lecutan bagi stake holder untuk bekerja lebih keras.
2. Penyempurnaan sistem pendidikan, sehingga tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
3. UAN bukanlah ukuran standar supaya siswa dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, namun merupakan penilaian terhadap tingkat pemahaman.
4. Pelaksanaan UAN memberikan beban kerugian psikologis kepada siswa.


Dalam bidang kesehatan, ada tiga isu yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. angka kematian bayi dan gizi buruk yang mewarnai desa-desa miskin. Namun Kulonprogo termasuk terbaik dalam bidang kesehatan, namun harus tetap waspada.
2. Pelaksanaan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
3. Pemberian tunjangan berisiko bagi tenaga medis dan paramedis.


Dalam kesempatan itu GKR Hemas mengharapkan masukan dari masyarakat serta berusaha akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Pusat.


Hafidh Asrom menambahkan, bahwa DPD RI juga memperjuangkan UU Keistimewaan DIY, di mana RUU ini sekarang sedang berada di meja presiden dan akan ditandatangani juga oleh 3 menteri, yaitu Mendagri, Menhukham, dan Menkeu. Selain itu, DPD RI juga memperjuangkan UU Desa dan UU tentang Kepegawaian. Hafidh menambahkan bahwa lapangan kerja rumah tangga akan terus dikembangkan dengan mempermudah perolehan kredit bagi UKM sehingga diharapkan menurunkan jumlah TKW dan perdagangan manusia (trafficking). Penguatan ekonomi sehubungan dengan kebutuhan masyarakat Kulonprogo antara lain Penguatan ekonomi desa, masalah pemanfaatan tambang, airport internasional, kelautan termasuk pelabuhan, dan pariwisata.


Dalam acara dengar pendapat dengan masyarakat, Tukimin HS, Kades Tanjungharjo, mengeluhkan kredit yang sulit dijangkau oleh UKM kecil, sehingga seolah-olah lembaga keuangan mempersulit. Begitu juga Tukimin mengusulkan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan perangkat desa, antara lain dengan memberikan pensiun yang layak bagi mantan Kades dan jaminan kesehatan. Menanggapi hal ini Hafidh mengatakan bahwa memang pemberian kredit kepada UKM kecil harus dievaluasi, karena selama ini kredit tanpa agunan dianggap dana hibah, sehingga sering bermasalah. Bahkan jika perlu, bisa diadakan pendampingan bagi UKM yang perlu bantuan kredit. Mengenai masalah kesejahteraan Perangkat Desa, Toyo S Dipo memahami beratnya beban yang dihadapi para pamong desa, bukan hanya masalah pekerjaan, tetapi juga beban sosial yang pada akhirnya akan berdampak pada beban ekonomi. Sehingga akan dipertimbangkan peningkatan kesejahteraan perangkat desa di tahun 2011.


Tri Maryati, warga Jatirejo, Lendah mengusulkan adanya sosialisasi mengenai  kesehatan reproduksi kepada remaja, mengingat saat ini banyak kasus kehamilan di luar pernikahan di kalangan remaja. Usulan juga diajukan oleh Retno Wulandari, dari Garongan, Panjatan mengenai dibangunnya kantor DPD RI di DIY, sehingga aspirasi masyarakat dapat diajukan tanpa harus ke Pusat.

Terkait dengan peran perempuan dalam pembangunan di Kulon Progo, Toyo S Dipo menyampaikan bahwa pelaksanaan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan difokuskan pada upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, peran serta stakeholder dan masyarakat dalam usaha peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan. Selain itu juga ditekankan pentingnya peran serta dan keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan serta potensi kaum perempuan dalam usaha mewujudkan keluarga sejahtera dan menumbuhkan kesadaran di dalam diri dan masyarakat untuk memperhatikan dan bertanggung jawab atas kesehatan ibu dan anak sehingga kualitas anak dan perempuan lebih terjamin.