Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo

Wates, Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini telah menunjukkan kinerja tinggi dan bahkan telah memperoleh penghargaan skala nasional. Hal ini disampaikan Plh. Bupati Kulon Progo Triyono, SIP, M.Si saat menerima kunjungan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka meninjau implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Kabupaten Kulon Progo di ruang Sermo. Selasa (27/6/2023).

"Alhamdulillah, kami baru saja mendapatkan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2022 dengan berkinerja tinggi. Menempatkan Kulon Progo di urutan 6 secara nasional," ungkap Triyono.

Triyono menyampaikan capaian tersebut tidak lepas dari hasil koordinasi yang solid dengan seluruh OPD dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kulon Progo. Pada 2023 ini dirinya berharap kinerja Pemkab Kulon Progo akan meningkat jika dibandingkan tahun lalu. 

Triyono menambahkan, terkait pelakaksanaan Pemilu 2024, Pemkab Kulon Progo mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilu dan mengimbau seluruh ASN dilingkungan Pemkab Kulon Progo untuk menjaga netralitas.

"Kami sudah sosialisasi kepada masing masing kepegawaian. Sudah diminta untuk disampaikan ke seluruh ASN, harus netral dan tidak terlibat langsung. Langkah ini diharapkan bisa menjadikan ASN yang netral dan profesional sehingga terwujud pemilu yang berkualitas," imbuh Triyono.

Sementara itu Dr.Drs Akmal Malik M.Si selaku Dirjen Otda Kemendagri mengatakan kami hadir ke Kulon Progo untuk mengevaluasi implementasi di lapangan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus melihat kinerja Pj. Bupati/Wali Kota yang ada di DIY. Menurutnya Kulon Progo memiliki keunggulan, sehingga mampu menempati peringkat enam EPPD.

"Kami juga melihat hasil evaluasi kinerja pemerintahan dalam satu tahun terakhir. Kedepan yang perlu dilakukan adalah membuat satu data. Kalau bisa berkolaborasi dengan provinsi, sehingga ada satu data provinsi termasuk didalamnya Kulon Progo dan semua Kalurahan, " kata Akmal.

Akmal berharap apa yang bisa didapatkan di Kulon Progo ini bisa diimplementasikan juga di daerah lain di Indonesia. Dirinya juga mendorong para ASN bisa tetap menjaga Netralitas dan profesionalisme. MC Kab Kulon Progo/humas/tn/hr