MULAI JUNI PEMKAB UJI COBA LIMA HARI KERJA

  • 29 Mei 2010 08:37:07
  • 1630 views

 

Meski sebelumnya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo terdapat dua pendapat pro dan kontra tentang rencana pemberlakuan lima hari kerja seperti di kabupaten tetangga, namun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai bulan Juni mendatang tetap akan mulai menerapkan lima hari kerja meski masih dalam taraf uji coba. Uji coba ini akan dilaksanakan selama enam bulan dengan evaluasi selama tiga bulan .

Pelaksanaan uji coba lima hari kerja di lingkungan pemkab Kulonprogo ini sebelumnya juga telah dilakukan, namun karena hasil evaluasi dirasa kurang efekif saat itu sehingga kembali menjadi enam hari kerja, kini pemkab lagi-lagi melakukan uji coba lima hari kerja.

Sesuai dengan siaran Pers dari bagian Organisasi, dasar pelaksanaan uji coba lima hari kerja adalah Keputusan Presiden No:68 tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Keputusan Bupati Kulon progo No:156 tahun 2010 tentang Penerapan Uji coba lima hari kerja.

Dalam Keputusan Bupati tersebut ditetapkan Uji coba lima hari kerja mulai dilaksanakan 1 Juni 2010, sedangkan jam kerja efektif dalam masa uji coba adalah 37,5 jam perminggu mulai Senin sampai dengan Jum'at dan ditetapkan hari Senin sampai Kamis jam 07.30 sampai dengan jam 15.30, Jum'at 07.30 sampai dengan jam 14.30 dengan waktu istirahat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00. Disamping itu hari Krida tetap dilaksanakan Senam Pagi sebelum jam masuk yaitu antara jam 07.00 sampai dengan jam 07.30.

Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja yang memberikan pelayanan dasar tidak diberlakukan uji coba lima hari kerja yaitu lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak, SD,SMP,SMA/SMK, lembaga pelayanan kesehatan seperti RSUD Wates, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Lembaga pelayanan operasional yang harus siaga secara terus menerus seperti pemadam kebakaran, pengelola terminal, layanan perpustakaan, kantor pelayanan terpadu dan pelayanan lain yang sejenis diatur dengan system piket dan ditetapkan oleh kepala SKPD.

Beberapa PNS yang sering melakukan kerja lebih di atas jam kantor semasa enam hari kerja merasa senang dengan penerapan lima hari kerja, karena dapat memperoleh waktu istirahat selama dua hari yakni Sabtu dan Minggu. Hal ini seperti yang dituturkan Ngatijo dan Heri Widada.

"Syukurlah akhirnya lima hari kerja jadi diterapkan, jadi punya waktu cukup untuk kumpul dengan keluarga,"kata Ngatijo yang sehari - hari menjadi MC/protokol di pemkab.

Hal yang sama juga dituturkan Heri yang keseharian tugas di kehumasan pemkab, dengan selalu mengikuti kegiatan pemkab sampai sore hari, sehingga punya waktu dua hari untuk istirahat.

"Lumayan dua hari bisa libur, bisa kerja sampingan untuk tambah penghasilan, sekalipun kasihan juga saya, bagi temen-temen pers yang sering liputan di pemkab, menjadi kurang bahan berita,"katanya.