Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo

Wates, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo siapkan langkah-langkah konkrit dalam rangka pengendalian inflasi di Kulon Progo. Hal ini disampaikan Pj. Bupati Kulon Progo Drs. Tri Saktiyana MSi saat memimpin Rakor Tindak Lanjut Pengendalian Inflasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Command room Dinas Kominfo, Rabu (8/2/2023).

Tri dalam arahannya menyampaikan ada dua catatan penting yang perlu ditindaklanjuti TPID  dari hasil evaluasi Kepala Daerah beberapa waktu yang lalu. Dua catatan penting tersebut adalah tingginya proxy inflasi daerah dan angka kemiskinan ekstrim di Kulon Progo.
“Kalau kita lihat evaluasi untuk kepala daerah, kita punya dua catatan untuk di Kulon Progo yaitu Proxy Inflasi ini diatas satu persen untuk Kulon Progo nilai nya 2,83 sedangkan untuk Kota Yogyakarta 6,49,” kata Tri.

Tri minta TPID melalui Dinas Perdagangan untuk terus memantau harga-harga barang kebutuhan pokok yang ada di Kulon Progo. Pemantauan ini diharapkan mampu mengawasi kenaikan harga yang tidak wajar dipasaran.

“Mohon kiranya ada pemantauan dari dinas perdagangan ke pasar-pasar, silahkan mantau tapi jangan gurdag-grudug, kalau grudag-grudug nanti yang disampaikan ngga alami. Ya kalau hasil pantauannya anda melihat ada indikasi-indikasi yan tidak wajar bisa naik ke koordinator TPID nanti ke saya, saya akan gerakkan yang lain-lain lagi. Tapi kalau wajar ya monggo saja,” kata Tri.

Tri juga menyinggung terkait penimbunan barang, dirinya mengingatkan seluruh jajaran terkait untuk mencermati dan memahami tentang pengertian dan indikator-indikator penimbunan sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan yang berlaku, jangan sampai kurangnya pemahaman tersebut nantinya justru membuat kegaduhan di masyarakat.Menurut Kementrian Perdagangan yang dimaksut menimbun itu stok melebihi 90 hari.

“Ini sebagai catatan saja agar supaya sidak-sidak yang dilakukan tidak memperkeruh suasana, mereka mencadangkan untuk kebutuhan untuk Kulon Progo tapi malah dituduh menimbun, dia tidak memasukkan barang dari luar nanti kita kelimpungan, ini mungkin catatan-catatan yang perlu kita sampaikan,seperti susu sehari laku 3 jadi dikali 90 hasilnya masih belum bisa dikatakan menimbun,” ingat Tri.

Sementara terkait angka kemiskinan ekstrim Kulon Progo, Tri menyampaikan saat ini angka kemiskinan di Kulon Progo masih masuk di zona merah dengan angka 3,31 persen atau melampaui batas tertinggi zona kuning diangka 2,64 persen. Tri mendorong seluruh jajaran terkait untuk meningkatkan kembali upaya-upaya penurunan angka kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan.

“Kami mohon juga nanti dari BPS (Badan Pusat Statistik) juga bisa memberikan arahan kepada kami, intervensi yang harus kita lakukan apa , titik-titik strategisnya dimana mohon bisa dibantu dari BPS, karena terus terang saja kami agak kurang memiliki data yang lengkap tentang kemiskinan ekstrim ini,” terang Tri. MC.Kab Kulon Progo/Tn