21 Feb 2020

Tingkatkan Kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya, Pemkab Kulon Progo Gelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD  2021

Pemerintah Kulon Progo melakukan Konsultasi Publik dengan membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo 2021. Acara tersebut berlangsung di Aula Adikarto Kompleks Pemkab Kulon Progo, Rabu (22/1/2020).

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo menyampaikan bahwa RKPD ini nantinya dijadikan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

“Dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah salah satunya harus dapat memenuhi dan mewakili keinginan masyarakat sebagai objek pelayanan agar mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, atau bisa dikatakan kesejahteraan,” tutur Sutedjo.

Konsultasi Publik ini mengangkat mengenai Rancangan  Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 yang mana Asisten Daerah (ASDA II) Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Ir. Bambang Tri Budi Harsono, M.M., mengatakan perihal rancangan RKPD untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk memanfaatkan peluang Proyek Strategis Nasional dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan Masyarakat.

“Kita berharap nanti, terdapat masukan, saran, pendapat untuk acuan teman – teman OPD dalam rangka penyusunan rencana kerja OPD sehingga bisa focus pada pelayanan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang ada di Kulon Progo ini.” tegas Bambang.

Prosentase penduduk miskin dalam periode lima tahun terakhir (2014-2018) prosentase penduduk miskin di DIY dan Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan. Presentasi penduduk miskin DIY berkurang dari 14,55 persen pada tahun 2014 menjadi 12,13 persen pada tahun 2018. Presentase penduduk miskin kabupaten Kulon Progo dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015 kemiskinan meningkat menjadi 21,40 persen  setelah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 20,64 persen namun turun kembali menjadi 18,30 persen di 2018.

Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Daerah, Dari 7 indikator, terdapat 2 indikator yang tidak tercapai, yaitu angka kemiskinan dengan angka perbandingan 92,98 persen dan indeks pembangunan bekelanjutan dengan angka perbandingan 99,22 persen sedangkan Idikator Kinerja Sasaran Daerah dati 17 inikator tedapat 5 indikator yang tidak tercapai, yaitu Angaka Melek Huruf 99,16 persen, Angka Kematian Ibu 42,32 persen, Angka Kematian Bayi 53,73 persen, Indeks Pembangunan Infrastruktur 98,01 persen, dan Indeks Lingkungan Hidup 98,06 persen.

Sementara itu, Perwakilan dari Bappeda DIY, Hernawan Nugraha S.E., M.T menyatakan bahwa penyusunan RKPD Kulon Progo dalam indikator pembangunan dan target capaian RKDP harus memperhatikan beberapa aspek.

“Menghubungkan infrastruktur yang sudah ada kepada kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan produksi perikanan, kawasan pariwisata dan pembangkit listrik pada setuap daerah di Indonesia.” tegas Hernawan.

Lalu, Bappeda Kulon Progo, Ir. Langgeng Basuki menyatakan bahwa kemiskinan di Kulon Progo adalah tujuan permasalahan yang signifikan, prioritas pembangunan 2021.

"Mewujudkan SDM yang unggul, berkarakter, dan berbudaya, pemantapan pembangunan infrasturktur strategis, penguatan perlindungan sosial, peningkatan daya saing produk loa dan peningkatan investasi daerah, dab penyerdahanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik." tegas Langgeng.

Pada proyek strategis Kulon Progo diantaranya RSUD Wates, Gerbang Kapal Samudra atau Rest area Klangon, Jalur bedah Menoreh, Pengembangan Kota Wates baru, Pembangunan Gor, Underpass Kemiri II dan lainnya. MC Kulon Progo/Tcw.

Tags :  
kulonprogo
 
rkpd 2021
 
konsultasi

Berita Terkait

SubDomain