24 Apr 2019

Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pemda Kulon Progo

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Penyerahan bantuan sosial RTLH diselenggarakan pada Senin (15/4/2019) bertempat di Aula Adikarta, Gedung Kaca, Kompleks Pemda Kulon Progo.

Penyelenggaraan program ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Surat Keputusan Bupati  guna Peningkatan Kualitas (PK) rumah tidak layak huni. Program ini diperuntukkan bagi rumah yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Tujuan dari program ini adalah agar rumah-rumah yang tidak layak huni tersebut secara bertahap dapat diatasi.

Pada sambutannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ir. Gusdi Hartono, MT., menjelaskan bahwa di Kulon Progo terdapat 350 orang yang mengajukan tetapi hanya 209 yang lolos. 141 yang tidak lolos agar bisa diusulkan penggantinya oleh desa untuk perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Total di Kulon Progo ini ada 350 orang yang diajukan. Tetapi setelah diverifikasi kelayakan untuk mendapat bantuan yang sesuai hanya 209 orang. Sisanya masih 141, untuk itu desa dapat segera mengusulkan pengganti 141 yang tidak dapat ini sesuai dengan kriteria RTLH agar tepat sasaran guna perubahan APBD,” jelasnya.

Gusdi juga menerangkan bahwa dari 11 Kecamatan yang ada di Kulon Progo hanya 10 Kecamatan yang mengajukan. Satu Kecamatan yang tidak mengajukan adalah Temon. Selain itu juga, ia menambahkan bahwa 13 total ajuan dari Kecamatan Wates tidak ada yang lolos.

“Total ada 10 kecamatan yang mengajukan. Dari Temon tidak ada yang mengajukan. Kemudian juga perlu diketahui bahwa tidak ada satupun yang lolos dari Kecamatan Wates dari 13 ajuan. Sebab setelah diverifikasi 13 pengaju ini tidak tepat sasaran untuk mendapat bantuan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kulon Progo, dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K), memaparkan bahwa memang penting tahapan verifikasi ini. Hal itu disebabkan karena belum tentu semua pengaju layak mendapatkan bantuan. Barangkali si pengaju rumahnya bagus dan memiliki kendaraan banyak. Sehingga sangat penting untuk diadakan verifikasi lapangan supaya bantuan tepat sasaran.

“Pada program ini memang penting tahapan verifikasi lapangan. Artinya kita datang langsung mengunjungi rumah si pengaju. Siapa tahu si pengaju ini ternyata rumahnya sudah bagus, keramik, punya tiga motor. Itu berarti beliau tidak layak untuk mendapatkan bantuan dan ada yang lebih layak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial RTLH ini,” paparnya.

Hasto juga menambahkan bahwa rumah ini merupakan hal krusial. Rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan primer yaitu kebutuhan utama yang harus didapat. Selain itu juga ia menghimbau agar warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo tetap menghidupkan budaya gotong royong di lingkungannya sehingga pembangunan atau perbaikan rumah cepat selesai dan rumah layak huni cepat terwujud.

“Rumah merupakan hal krusial. Rumah adalah kebutuhan primer kita. Sebagai sebuah tempat tinggal rumah ini menjadi kebutuhan pertama kita yang harus kita dapat. Maka dari itu kami menghimbau seluruh masyarakat Kulon Progo agar selalu tetap menghidupkan budaya gotong royong di lingkungan sekitar tempat tinggal. Sehingga nantinya pembangunan atau perbaikan rumah cepat selesai dan rumah layak huni cepat terwujud. Jika rumah kita sudah memenuhi kriteria rumah layak huni maka nantinya lingkungan yang bersih dan sehat akan terjaga,” tuturnya.

Bantuan sosial RTLH ini merupakan tahapan pertama. Jumlah dana yang akan dicairkan pada tahapan pertama ini sebanyak 7,5 juta rupiah. Sisa 50%-nya lagi akan di serahkan pada tahap kedua. Sehingga total ada dua tahapan proses pencairan dana RTLH APBD 2019 ini.

Tags :  
Kulon Progo
 
RLTH
 
Bantuan
 
Rumah Tidak Layak Huni

Berita Terkait

SubDomain