24 Apr 2019

Upayakan Tertib LKPM, BPMPT Bina Investor

Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan salah satu sumber data dalam perhitungan realisasi investasi, maka ketertiban dalam penyampaian LKPM sangat diperlukan. Selain itu LKPM merupakan salah satu alat pengendalian kegiatan penanaman modal. Dengan LKPM ini dapat diketahui perkembangan kegiatan investasi dari sebuah perusahaan serta diketahui kendala/permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan investasi tersebut agar dapat dilakukan fasilitasi penyelesaian masalah. Demikian disampaikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kulon Progo, Agung Kurniawan saat di hadapan peserta Pembinaan LKPM yang diikuti oleh pengusaha, investor, serta SKPD terkait, Selasa (28/04) di Wates.

Ditambahkan Agung, investasi di Kulon Progo ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, karena di Kulon Progo banyak potensi tetapi hanya sekedar menjadi potensi. Dengan potensi yang dimiliki dan investor diharapkan menjadi potensi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.
Berdasarkan LKPM, nilai investasi di Kulon Progo tahun 2014 adalah Rp 693 milyar lebih dan sampai dengan triwulan I bulan Maret, investasi mencapai Rp 361,1 milyar. Sehingga untuk tahun 2014 ditambah triwulan I 2015 nilai kumulatif investasinya mencapai Rp 1,05 trilyun. Selain dari LKPM, data realisasi investasi tersebut juga diperoleh dari data SKPD dan data perizinan daerah.
Sejak Januari 2015 Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) sudah memfasilitasi 10 investor yang terdiri dari perusahaan pengembang kawasan industri, pengusaha SPBU, usaha telekomunikasi, infrastruktur, penerangan jalan umum, restoran, perusahaan air minum internasional dan power plant (PLTU). Adanya PLTU dan perusahaan air minum ini sangat diharapkan karena salah satu persoalan utama yang dihadapi investor adalah ketersediaan listrik dan air. Dari kesepuluh perusahaan yang difasilitasi tersebut, 3 perusahaan sudah dikeluarkan ijin prinsipnya.
Selain yang difasilitasi BPMPT, sebenarnya banyak perusahaan yang melakukan investasi.
“Jadi investor yang datang ke Kulon Progo sebenarnya sangat banyak karena Kulon Progo saat ini sangat menarik bagi investor. Catatan penting dari investasi adalah pelaku usaha ini merupakan salah satu potensi ekonomi di Kabupaten Kulon Progo, dan ke depannya membutuhkan sikap proaktif dari SKPD dan masyarakat serta situasi yang kondusif dalam menyongsong pembangunan ekonomi daerah,”a tutur Agung.
Agung berharap kepada para investor dan pengusaha untuk mengirim LKPM secara berkala. LKPM ini nantinya digunakan sebagai sumber data untuk penghitungan realisasi investasi yang bisa digunakan untuk penghitungan PDRB, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.
Agung berharap agar investasi tahun 2013 maupun 2014 yang sudah mengantongi ijin prinsip, ijin lokasi, dan IMB segera merealisasikan usahanya supaya tidak dicabut ijinnya. Karena jika beberapa tahun tidak digunakan, maka termasuk kategori tanah terlantar yang dapat dikelola oleh negara. Di Kulon Progo minimal ada 3 bidang tanah investasi yang telah mengantongi ijin namun tidak segera melakukan kegiatan usaha. Ketiganya sudah diberi surat untuk mengingatkan supaya segera direalisasi usahanya.
Dengan adanya forum seperti ini diharapkan bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi di Kulon Progo sekaligus mengkomunikasikan berbagai masalah yang dihadapi, meski BPMPT juga menyediakan forum lain bagi para investor.
Dalam forum tersebut para narasumber memaparkan rencana umum penanaman modal (RUPM), perizinan penanaman modal, dan LKPM. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kulon Progo melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya. Pelaksanaan perizinan penanaman modal dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan pernanaman modal yang ditujukan bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) penanaman modal, pelaku usaha dan masyarakat umum.

Tags :  

Berita Terkait

SubDomain