25 Aug 2019

11 NAPI RUTAN WATES TERIMA REMISI

Dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66, sebanyak 11 narapida di Rutan klas IIB Wates mendapatkan remisi umum I sebanyak 10 narapidana, remisi umum II 1 narapidana, meliputi remisi 1 bulan untuk 5 napi, 2 bulan 4 napi dan 4 bulan 1 napi. Diantara penerima remisi tersebut mantan Kepala Desa Tuksono, Sentolo, Saryono,S.Pd, yang Oktober 2010 di vonis 3 tahun karena kasus korupsi dana kas desa dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Remisi diberikan oleh Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo pada upacara yang diikuti jajaran pegawai rutan dan narapidana. Dalam kesempatan tersebut Bupati sebelum memberikan surat remisi melepas baju seragam napi kemudian digantikan dengan baju batik warna coklat lengan penjang. Turut menyaksikan Ketua DPRD Yuliardi,S.Ag, Muspida dan Kepala Rutan Wates, Hj.Siti Istiqaroh, Bc,IP,SH. Menurut Kepala Rutan Wates, Siti Istiqaroh saat ini jumlah penghuni rutan Wates 90orang, terdiri Napi 43 orang, tahanan 47 orang, laki-laki 86orang dan wanita 4orang, yang sebagian besar tindak pencurian, perzinaan, dan KDRT.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Kulon Progo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan menjadi milik segenap lapisan masyarakat khususnya para warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sebab pada hari yang sama pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana (remisi) bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan displin tinggi dalam mengikuti program pembinaan dari pemerintah, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor:12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Ditambahkan Akbar, harus kita pahami bahwa ketidaksejahteraan dalam arti ketidaksejahteraan fisik maupun psikhis, akan berdampak pada menurunnya kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan salah satu bentuk rendahnya kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tingginya tingkat pelanggaran hukum. Para pelaku pelanggaran hukum adalah mereka yang tertinggal dalam derap pembangunan, mereka adalah pihak yang belum menikmati kesejahteraan secara hakiki. Bahkan mereka adalah orang-orang yang belum mampu mendapatkan makna dari sebuah kemerdekaan.(MC)

Tags :  
Bupati sebelum memberikan surat remisi melepas baju seragam napi digantikan baju batik

Berita Terkait

SubDomain