25 Aug 2019

Menakertrans Minta Pemda Bentuk Satgas Pemantau THR dan Mudik Lebaran

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar minta pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2011. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dan pelaksanaan mudik Lebaran.


Pembentukan Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran tahun 2011 di seluruh Indonesia diharapkan membantu memantau pembayaran THR bagi pekerja/buruh dan pelaksanaan mudik lebaran di daerah-daerah. "Selain memantau pelaksanaan pembayaran THR, Satgas Lebaran juga memberikan informasi dan membantu penyelesaian permasalahan hubungan industrial yang terkait dengan pelaksanaan pemberian THR," kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (10/8).


Menakertrans juga minta para gubernur, bupati dan walikota untuk mengingatkan pengusaha agar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dilaksanakan dengan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Lebaran. Lebih lanjut, Menakertrans mengatakan Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran di tingkat pusat dan daerah juga bertugas memantau dan memberi informasi arus mudik kepada pekerja/buruh serta memantau pelaksanaan mudik lebaran yang dilakukan perusahaan. "Di tingkat pusat, Satgas Lebaran di Kemnakertrans pun melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tugas dengan menghubungi petugas posko di daerah-daerah," ujarnya.


Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans Myra M Hanartani berharap pelaksanaan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dan pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan lancar.


"Kepastian pembayaran THR tepat waktu akan membuat pekerja/buruh dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik sehingga diharapkan memacu peningkatan produktivitas perusahaan yang akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak," kata Myra. Berkaca pada pengalaman tahun lalu, ujarnya, permasalahan yang diadukan kepada petugas Posko Lebaran antara lain permohonan penundaan THR dari perusahaan, tuntutan pembayaran, tidak dibayarnya THR, keterlambatan pembayaran dan pemotongan. Pemerintah segera menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk baik dari perusahaan atau pun dari pihak pekerja/buruh. Apabila timbul permasalahan soal THR, kita tetap mendorong dilakukannya perundingan bipartit yang melibatkan manajemen perusahaan dan pekerja/buruh.


Berdasarkan laporan Pelaksanaan Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran tingkat pusat tahun 2010 lalu, terdapat 16 kasus yang melibatkan beberapa perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara umun pembayaran THR keagamaan tahun 2010 telah berjalan baik dan permasalahan dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Guna meringankan beban para pekerja/buruh dan keluarganya yang akan mudik lebaran, Para Gubernur/Bupati/Walikota diminta untuk mondorong perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk menyelenggarakan mudik lebaran bersama.


Menakertrans telah menandatangani Surat Edaran (SE) Menakertrans Nomor SE.06/MEN/VIII/2011 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbuan Mudik Lebaran Bersama. SE yang ditandatangani pada 5 Agustus 2011 ini ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.(Infopublik)

Tags :  
infopublik.org

Berita Terkait

SubDomain