21 Mar 2019

Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kulon Progo

Senin, 3 September 2018, boleh jadi merupakan hari yang bersejarah bagi Kabupaten Kulon Progo dalam hal Pembangunan Kependudukan. Hal ini mengingat pada hari dan tanggal tersebut, Bupati Kulon Progo, dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) telah menerbitkan Peraturan Bupati No 53 Tahun 2018 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2035. Peraturan Bupati sebagai bentuk komitmen Kepala Derah dalam pembangunan kependudukan ini selain telah menjadi Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo di Tahun 2018 dengan Nomor 53 juga telah dilaunching keberadaannya oleh Gubernur DIY pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 di Gedung Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta bersama GDPK DIY, Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Lebih dari itu juga telah disosialisasikan oleh pihak yang berkompeten melalui media cetak dan elektronik. Tidak terkecuali melalui media sosial (Facebook) khususnya FB Dalduk Kulon Progo.

Dan hari ini, Kamis, 13 Desember 2018, bertempat di Aula Adikarta, Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulon Progo, akan disosialisasikan GDPK tersebut dalam bentuk panel yang menghadirkan Ka Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo dan Ketua DPRD Kulon Progo sebagai narasumber serta disaksikan oleh Ka Perwakilan BKKBN DIY, Ka BPPM DIY, Ketua Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Instansi Vertikal, Camat, Ka Puskesmas, Penyuluh KB, TP PKK, LSM dan kader KB/Kesehatan pada umumnya. Selain itu diterbitkan tulisan dalam bentuk artikel tentang GDPK tersebut di Harian Jogja, edisi Rabu, 12 Oktober 2018 dengan maksud publikasi grand design yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 153 Tahun 2014 itu dapat menjangkau kalangan yang lebih luas.

Yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa GDPK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2035 ini menjadi pegangan kita bersama dalam pembangunan kependudukan di Kulon Progo terkait dengan aspek pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan pengembangan data base kependudukan. Ini berarti, dalam pelaksanaannya, akan banyak OPD yang terlibat dan harus berperan aktif di dalamnya seperti Bappeda, Dinas PMD Dalduk dan KB, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Kemenag dan BPS. Apalagi saat itu seluruh OPD tersebut bersama tenaga ahli dari UGM juga terlibat aktif dalam penyusunannya.

Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, kita menganut konsep Pertumbuhan Penduduk Seimbang (PTS) yang ditandai dengan Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya  sebanyak 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) = 1. Oleh karena itu, kita berharap di tahun 2035 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kulon Progo dalam kisaran angka 0,9% per tahun dengan  TFR 1,91. Angka ini untuk Kulon Progo sudah cukup ideal, mengingat saat ini LPP di Kulon Progo dalam kisaran 0,98% per tahun dan TFR 2,16. Dalam rangka penurunan LPP dan TFR ini kita harus bekerja keras terutama dalam rangka meningkatkan capaian peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif. Untuk dapat mencapai kondisi penduduk ideal di tahun 2035, kesertaan KB Aktif atau Contranceptive Prevalence Rate (CPR), harus mencapai 75% dari total Pasangan Usia Subur (PUS). Sementara capaian saat ini baru 69%. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi para pengelola program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama stakeholder terkait melalui peningkatan kualitas advokasi dan KIE serta pelayanan KB. Terkait dengan hal ini, Kampung KB sebagai basis inti kegiatan program KKBPK di tingkat pedukuhan dan desa harus menjadi pelopor dalam pencapaian kesertaan KB baru maupun aktif.

Selanjutnya dalam hal peningkatan kualitas penduduk, masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi menjadi target utama untuk ditangani selain masalah sosial budaya. Dari sisi pendidikan angka melek huruf diharapkan mencapai 100% di tahun 2035 dengan rata-rata lama sekolah 9,09 tahun. Sementara saat ini, angka melek huruf baru dalam kisaran 92,80% dengan rata-rata lama sekolah 8,40 tahun. Angka partisipasi sekolah pada tingkat Pendidikan SMA dan sederajat pada tahun 2035 kita harapkan mencapai 77,89%  dari kondisi saat ini yang baru mencapai 58,73. Dari sisi kesehatan, kita berharap Angka Kematian Bayi (AKB) dapat diturunkan dari 18,6 menjadi 15,5 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2035. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) dapat diturunkan dari 59,9 menjadi 55,1 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2035. Sedangkan dari sisi ekonomi, selain kita berupaya meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Bela Beli Kulon Progo, kita juga berupaya mengurangi persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. Kita berharap di tahun 2035 penduduk miskin di Kulon Progo ada dalam kisaran 7,77% dari kondisi saat ini yang masih 14,48% dari total penduduk (data album Kemiskinan) atau 20,3 % data BPS tahun 2016.

Dalam rangka Pembangunan Keluarga, kita akan konsentrasi bagaimana mewujudkan keluarga berketahanan. Keluarga berketahanan adalah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu bukti sebuah keluarga itu berketahanan tinggi adalah keluarga tersebut dapat tetap lestari dalam membina rumah tangganya. Oleh sebab itu, dalam GDPK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2035 kita berharap kasus perceraian dapat ditekan menjadi hanya 6,22% dari kondisi saat ini yang mencapai 16,35%. Angka ini merupakan angka perceraian yang tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se DIY. Ini harus dilakukan secara sinergis antara semua OPD terkait dan Kantor Kemenag Kulon Progo. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan keharmonisan keluarga dan menurunkan angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan terhadap Anak. Selain itu pembinaan terhadap Tri Bina (BKB, BKR, BKL) serta PIK Remaja.

Selanjutnya dalam rangka pengarahan mobilitas penduduk, dilakukan upaya penataan persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan tata ruang dan daya dukung alam dan lingkungan. Untuk itu, dilakukan untuk mendorong pembangunan daerah agar lebih adil, tertata, terintegrasi dengan bidang pembangunan yang lain serta sejahtera. Juga dengan menjaga agar komposisi penduduk desa dan kota di masa yang akan datang tetap dalam kondisi seimbang dengan daya dukungnya untuk menjamin kehidupan yang layak. Kita berharap, bila penduduk Desa dan Kota pada saat ini perbandingannya 75,63% dan 24,37%, di tahun 2035 perbandingannya menjadi 66,99% dan 33,01%. Kondisi ini diharapkan dapat mendukung upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 3,72% dari total penduduk pada saat ini menjadi 2,35% pada tahun 2035. Sementara tingkat kesempatan kerja meningkat, dari 96,28% pada saat ini menjadi 97,22% pada tahun 2035.

Akhirnya, dalam rangka pengembangan Data Base Kependudukan, kita berharap jumlah penduduk Kulon Progo yang pada tahun 2035 mencapai 505.493 jiwa semakin tertib dalam administrasi kependudukan seperti memiliki KTP,  Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) bagi pelajar/siswa yang belum dewasa, Akta Kematian bila sudah meninggal  dan lain-lain. Cakupan penerbitan KTP diharapkan mencapai 99% pada tahun 2035, penerbitan Akta Kelahiran 98,25%, Kartu Keluarga 100% , KIA 98,25% dan Akta Kematian 53,60%. Sementara kondisi saat ini, cakupan penerbitan KTP 96%, Akta Kelahiran 94,32%, Kartu Keluarga 100%,  Akta Kematian 49,51%.

Kabupaten Kulon Progo ke depan akan terus berkembang. Keberadaan New Yogyakarta International Airport, Pelabuhan Adikarta dan perusahaan-perusahaan yang didirikan investor di Kulon Progo serta perkembangan industri dan pariwisata, selain akan membawa kemajuan bagi Kulon Progo, juga menarik penduduk luar daerah untuk datang dan tinggal di Kulon Progo. Hal ini harus kita waspadai, karena bukan tidak mungkin akan menjadi persoalan di kemudian hari terkait dengan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas maupun dalam administrasi kependudukan. Contoh kecil, datangnya penduduk luar daerah ke satu tempat, pasti membawa kebiasaan dan perilaku yang berbeda. Bila kebiasaan dan perilaku itu positif, pasti tidak akan membawa persoalan. Namun bila perilakunya negatif, pasti persoalan akan datang, yang bisa saja mengganggu keharmonisan sebuah keluarga. Dan masih banyak contoh lainnya, terutama yang terkait dengan permasalahan sosial dan keamanan.

Dengan adanya GDPK, kita akan menjadi jelas, kemana arah Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo akan dituju, demikian pula dengan kebijakan dan strateginya. Konsep yang kita bangun adalah penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Artinya, selain sebagai obyek (penerima) hasil pembangunan, penduduk sekaligus berposisi sebagai subyek (pelaku) atau agent of change pembangunan. Oleh karenanya, pembangunan harus berfokus atau berorientasi pada manusia dan bernafaskan kependudukan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan harus memperhatikan nilai berkelanjutan  (sustainable development), yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga memperhatikan kesejahteraan penduduk di masa sekarang.

Berdasarkan realita, tantangan utama persoalan kependudukan di Kabupaten Kulon Progo adalah masih tingginya angka TFR dan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, namun belum didukung oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi secara memadai, yang tercermin dengan masih tingginya angka kemiskinan. Terhadap permasalahan ini, maka potensi bonus demografi harus dijadikan sebagai jendela kesempatan untuk mengatasi permasalahan dengan upaya peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk serta perluasan lapangan kerja agar memperoleh manfaat besar guna peningkatan lesejahteraan masyarakat. Kunci utama untuk mewujudkan hal itu terletak pada kualitas penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, maka sudah semestinya bila visi Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo diarahkan terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya, berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini tentunya harus ditopang oleh upaya yang terarah, terintegrasi dan terencana hingga tahun 2035 melalui komponen pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan yang valid dan akurat. Itu menjadi tantangan kita bersama untuk mewujudkannya.

                                                            


Tags :  
artikel

Berita Terkait

SubDomain